Sumber gambar :detiknews.com
Presiden Joko Widodo resmi memperpanjang PPKM Darurat sampai 25 Juli 2021.
Sebenarnya, banyak pihak yang enggak setuju sama kebijakan ini.
Kebanyakan dari kalangan pengusaha yang sudah lama meronta-ronta. Tapi,
enggak sedikit juga dari kalangan masyarakat.
Ya, ini karena pemerintah membatasi, tapi tak mau mencukupi kebutuhan mereka agar tak keluar rumah. Epidemiolog dari Universitas Indonesia Hermawan Saputra memang mengakui PPKM Darurat memang diakui banyak bolongnya.
Salah satunya tentang jaminan kebutuhan dasar masyarakat tadi.
Memang ada pembagian bansos dari pemerintah, namun itu tak dicantumkan
secara resmi dalam aturan PPKM Darurat. Alhasil, implementasinya enggak
terukur jelas.
Buktinya, realisasi bansos masih acak adul alias banyak yang belum
dapat bansos di saat PPKM Darurat sudah berakhir. Hermawan sendiri
bilang pemerintah enggak perlu memperpanjang PPKM Darurat karena alasan
itu. Juga karena PPKM Darurat hanya sebatas instruksi menteri.
Kedudukan itu menjadikannya lemah secara hukum. Makanya, Hermawan
lebih menyarankan pemerintah kembali ke Undang-Undang Kekarantinaan.
Sebab, ia dibuat oleh DPR dan presiden, sekaligus telah melewati kajian
dan uji publik sehingga kedudukannya secara hukum sudah jelas.
Memangnya kenapa, sih, harus mempermasalahkan hukum?
Soalnya, ini berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah. Ketua Umum YLBHI, Asfinawati sendiri menuding pemerintah gonta-ganti nama pembatasan biar terhindar dari kewajiban pemenuhan dasar masyarakat.
Ia juga mempertanyakan pemerintah yang memakai sanksi bagi pelanggar dengan UU Kekarantinaan, sementara pelaksanaannya tak mengacu UU tersebut.
Dalam aturan itu pun, kata Hermawan, kebutuhan dasar seperti kesehatan, pangan, dan kebutuhan sehari-hari telah terjamin. Jadi, enggak ada alasan pemerintah berkilah enggak mau gelontorkan uang buat bansos warga. Masa warga terus yang saling bantu, pemerintah ngapain, aja?
Kalau merujuk ke dua alasan itu (kedudukan hukum dan kewajiban bansos), kebijakan yang paling sesuai, ya, lockdown
atau PSBB. Kata Hermawan, PSBB punya peraturan pemerintah nomor 21
tahun 2020. Ia juga punya kewajiban memperkuat ekonomi lemah.
Tujuan pemberlakukan lockdown hanyalah satu: biar
penularan Corona yang disumbang varian Delta enggak menyebar luas. Masih
di Pulau Jawa saja masyarakat sudah kewalahan. Enggak kebayang, kan,
kalau kegentingan yang sudah kita saksikan selama ini terjadi di seluruh
Indonesia?
Kabar buruknya, keadaan di luar Jawa sudah memasuki masa kritis.
Delapan kasus Corona akibat varian Delta sudah terdeteksi di Kalimantan
Utara. Dari hasil whole genome sequencing (WGS) Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbangkes) Kemenkes, delapan dari 12 spesimen positif varian Delta.
Itu masih belum seluruhnya. Dinas Kesehatan Kaltara mengirimkan 32 spesimen yang artinya 20 spesimen lainnya belum terdeteksi. Juru Bicara Satgas COVID-19 Kaltara Agust Suwandy bilang, lonjakan kasus akibat COVID-19 memang semakin masif akhir-akhir ini.
Katanya, selama Juli 2021, ada 3.269 kasus positif dan 48 kematian
di Kaltara. Varian Delta memang sudah pernah terdeteksi di Kalimantan
pada 20 Juni lalu, namun itu masih di Kalimantan Timur dan Tengah. Per
Minggu (18/07) saja, Kaltim mencapai 1.514 kasus dalam sehari.
Hal serupa juga terjadi di Merauke, Papua. Dari 12 sampel yang
dikirim ke Litbangkes, 10 di antaranya adalah varian Delta. Bisa jadi,
adanya varian Delta menyebabkan kelangkaan oksigen di Papua dan Papua
Barat. Iya, krisis oksigen sudah merambat ke sana, guys.
Juru Bicara Satgas COVID-19 Papua, dr. Silwanus Sumule bilang,
enggak ada masalah dengan produksi. Hanya saja, kebutuhan semakin
meningkat. Silwanus sendiri meminta pemerintah kabupaten/kota buat
memperhatikan pasokan oksigen karena kebanyakan rumah sakit yang ada
merupakan milik pemerintah.
Bahkan, Gubernur Papua, Lukas Enembe bilang masyarakat harus mempersiapkan diri untuk lockdown
selama sebulan mulai Agustus. Saat itu juga, segala akses keluar masuk
ke Papua, mulai dari penerbangan hingga perairan akan ditutup.
Tuh, Papua yang masih krisis dini saja sudah tanggap. Pemerintah pusat, sih, can’t relate~
*) Andara Rose
0 Comments